Public Relation Analysis (example)


  • NON-PROFIT :

LBH Pers Fokus Hubungan Industrial Pers

Laporan wartawan

KOMPAS Ingki Rinaldi

Di akses pada Senin, 29 Maret 2010 | 12:34 WIB

PADANG, KOMPAS.com – Hubungan kerja antara jurnalis dengan perusahaan pers menjadi perhatian utama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Padang. Direktur LBH Pers Padang Alvon Kurnia Palma, Minggu (28/3/2010) mengatakan, selama ini yang cenderung terjadi dalam kerangka hubungan perusahaan pers dengan jurnalis masih berupa hubungan antara pemilik modal dengan pekerja.

Pada gilirannya, hal itu juga bisa memengaruhi independensi dalam ruang pemberitaan. Ini bisa terlihat dari kemungkinan terjadinya kecenderungan masuknya kepentingan pemilik modal terhadap sesuatu hal dalam pemberitaan yang akan memengaruhi persepsi di tengah masyarakat.

Menurut Alvon, LBH Pers Padang akan mengadvokasi supaya para jurnalis juga bisa menjadi salah satu pemegang saham dalam perusahaan pers tempat mereka bekerja. Sebelumnya Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum Pers Hendrayana menguatarakan beberapa peraturan lain yang juga jadi ancaman kebebasan pers. Di antaranya adalah UU Nomor 14/2008 tentang keterbukaan informasi publik, UU Nomor 42/2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden, RUU Rahasia Negara, dan RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi.

Sementara itu Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang Hendra Makmur menyebutkan, hal mendesak yang mesti diselesaikan LBH Pers Padang ialah menangani kasus-kasus kekerasan dan kriminalisasi terhadap jurnalis. Angka-angkanya di seluruh Indonesia meningkat, tak terkecuali di Sumbar, sebutnya saat duhubungi.

Comment :

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi yang peduli akan nasib bidang hukum di Indonesia. Dibuktikan dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi yang menyangkut segala aspek dalam dunia hukum, menjadi perhatian mereka disaat pihak lain tidak menyadari akan keberadaan masalah tersebut.

Dalam kasus ini LBH Pers Padang menyoroti sisi lain dari hubungan antara buruh pena dengan perusahaan pers dimana si juru tulis itu bekerja. Banyak orang yang tidak memperhatikan hal ini, karena dianggap hubungan yang terjadi antara jurnalis dengan perusahaan pers hanya sebatas hubungan di bidang  pekerjaan. Jurnalis menjadi pekerja di perusahaan pers, dan perusahaan pers menjadi naungan para jurnalis dalam bekerja karena memiliki modal. Tetapi LBH Pers Padang tidak hanya sampai disitu melihat hal tersebut. LBH Pers Padang mengendus adanya kemungkinan yang dapat terjadi saat hubungan tersebut semakin membaik atau mungkin memburuk. Karena jurnalis menjadi pekerja pada suatu perusahaan pers, dikhawatirkan suatu saat terjadi ketidak-netralan jurnalis dalam menulis berita yang disuguhkan kepada masyarakat. Apabila hal ini sampai terjadi, sudah barang tentu masyarakat akan dirugikan karena mendapatkan berita yang tidak valid, yang akhirnya mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai suatu hal sesuai dengan apa yang dituliskan oleh jurnalis.

Hal ini dapat dikaitkan dengan profesionalisme dalam ruang lingkup internal PR. Jika ketidak-netralan itu terjadi, berarti rasa profesional sang jurnalis sudah tercoreng, hal ini akan berdampak tidak baik bagi pola pikir masyarakat dalam memaknai suatu berita. LBH Pers Padang memperhatikan hal ini dan memang sudah menjadi kewajiban bersama seharusnya, saat mengetahui suatu hal yang tidak beres atau menyimpang dari jalurnya maka harus segera diluruskan kembali agar tercipta sebuah siklus yang sesuai dengan yang seharusnya sehingga segala tujuan dapat tercapai dan masalah yang terjadi pun semakin berkurang.

  • CORPORATE :

Bakrie Akan Bangun Disneyland di Sukabumi

Di akses pada Senin, 29 Maret 2010 | 12:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com —  PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) mengembangkan usahanya ke bisnis hiburan dan rekreasi. Setelah memiliki kawasan wisata air, The Jungle Water Park, pengembang properti Grup Bakrie ini akan membangun Disneyland Park.

Wahana permainan asal Amerika Serikat akan berdiri di kawasan wisata Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengembangan Disneyland ini sejalan dengan rencana ELTY membangun jalan tol Ciawi-Sukabumi.

Jalan tol ini juga akan menghubungkan proyek ELTY lainnya, yakni Bogor Nirwana Residence yang terletak di Kotamadya Bogor. ELTY sudah membebaskan lahan untuk proyek jalan tol sepanjang 54 kilometer itu.

Ternyata, rencana tersebut sudah sampai ke telinga Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa. “Setahu saya memang betul ada rencana tersebut,” katanya kepada KONTAN, Kamis (25/3/2010) pekan lalu. Namun, dia mengaku masih belum mengetahui detail dan realisasi proyek ELTY itu.

Hiramsyah S Thaib, Presiden Direktur Bakrieland, juga belum mau bercerita panjang lebar mengenai proyek itu, termasuk berapa nilai investasinya. “Saya no comment,” ujarnya.

Yang jelas, ELTY harus terus memoles kinerjanya. Maklum, tahun lalu perusahaan ini menderita penurunan laba bersih 51,4 persen dari 2008 menjadi Rp 132,3 miliar. Sedangkan pendapatannya hanya naik tipis 0,5 persen menjadi Rp 1,06 triliun.

Tahun ini, ELTY menargetkan kinerjanya bisa lebih baik dengan pertumbuhan pendapatan sebesar 30 persen. Salah satu penyumbang pendapatan ELTY adalah jalan tol  Kanci-Pejagan yang sudah beroperasi 26 Januari 2010.

Pekan lalu, ELTY baru saja menerbitkan obligasi konversi atau equity linked bond sebesar 155 juta dollar AS. ELTY juga terus membeli sahamnya di lantai bursa melalui program buyback. “Karena harga saham ELTY sangat rendah,” ujar Hiramsyah. Program itu juga mengantisipasi masuknya investor strategis. (Kontan/Anna Suci, Abdul Wahid Fauzie, Edy Can)

Comment :

PT Bakrieland Development Tbk. Merupakan perusahaan swasta yang membidik beberapa bidang dalam upaya kerjanya. Setelah sukses dibanyak bidang PT Bakrieland Development Tbk ini ingin mencoba peruntungan baru di dunia rekreasi dan hiburan menyambung bisnis yang sebelumnya. Dari segi public relation, hal ini dianggap langkah yang bagus karena semakin membuka lebar pintu image positif yang telah digenggam sebelumnya oleh perusahaan tersebut. Langkah ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya melulu menekuni pada suatu bidang tertentu tetapi bisa membaca peluang bisnis lain yang menguntungkan sehingga semakin meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan ini mempunyai kredibilitas tinggi dalam kinerjanya.

Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan gairah kerja para karyawan yang selama ini mungkin mengalami kejenuhan mengurusi proyek-prroyek yang terlalu berat cakupan bidangnya. Dengan cakupan bidang yang menyenangkan karyawan menjadi fresh, ditambah lagi dengan target keuntungan yang diramalkan bisa menaikkan pendapatan sebesar 30%, hal ini pasti mendongkrak semangat kerja para karyawan yang pada tahun sebelumnya mengalami penurunan keuntungan bersih hingga lebih dari 50%.

Walaupun dari segi publikasi perusahaan ini masih tergolong lambat melakukannya, kemungkinan alasan yang cukup menarik adalah bahwa perusahaan ini tidak ingin berita gembira untuk anak-anak yang haus akan hiburan ini sudah bocor, namun perusahaan ini ingin membuat penasaran masyarakat terlebih dulu baru kemudian memberikan kejutan yang akan sangat menggembirakan anak-anak Indonesia khususnya di daerah Sukabumi maupun warga Indonesia sendiri, karena tidak usah repot dan mengeluarkan biaya banyak pergi ke Amerika hanya untuk menikmati Disneyland tetapi cukup dengan pergi ke Sukabumi masyarakat kita akan menemukan hiburan yang luar biasa.

Dengan keahlian yang di miliki oleh PR perusahaan ini, yaitu dengan konsep yang kuat dalam pembuatan proyek, kemudian taktik penarikan minat masyarakat dengan membuat penasaran kemudian memberikan kejutan, juga atmosphere energy, semangat dan ambisi yang dipupuk dari para karyawan, serta ketrampilan para pekerja, proyek ini diterawang akan menjadi proyek yang sangat menggembirakan bagi semua pihak.

  • GOVERMENT :

Kasus Gayus

Penerimaan Negara Terancam, DPR Panggil Menkeu

Kompas –  di akses pada Senin, 29 Maret 2010 | 12:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — DPR khawatir kasus terkait pengadilan pajak yang melibatkan aparat pajak Gayus HP Tambunan berpengaruh terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, Komisi XI DPR mengagendakan pembicaraan khusus dengan Menteri Keuangan terkait masalah itu.

Menurut kalangan DPR, di pengadilan pajak, negara kerap dikalahkan oleh wajib pajak yang bersengketa. Untuk itu, sudah sewajarnya apabila DPR ingin mengetahui penyebab kekalahan negara di ranah hukum.

Dijelaskan, kekalahan negara pada sengketa pajak membuat ada potensi penerimaan pajak yang tidak masuk ke kas negara.

Munculnya kasus Gayus, kata Merchias, patut dicermati karena besar kemungkinan banyak kasus lain yang serupa dan membahayakan penerimaan negara. “Potensinya besar. Kasus Gayus seperti fenomena gunung es,” ujar Merchias.

Sementara anggota Badan Anggaran DPR, Bambang Soesatyo, berpendapat, kasus Gayus mengisyaratkan kegagalan program remunerasi untuk meredam perilaku korup di pemerintahan.

Presiden, kata Bambang, perlu mengoreksi kebijakan remunerasi ini agar tidak jadi pemborosan anggaran. Ini perlu karena program remunerasi yang dimulai di Kementerian Keuangan akan diadopsi kementerian lain dan lembaga nonkementerian.

“Daripada memprioritaskan program remunerasi, lebih produktif jika memperbaiki pola perekrutan PNS. Misalnya, selain cari calon PNS yang pintar, harus juga memprioritaskan aspek akhlak dan budi pekerti,” ujarnya.

Comment :

PR Officer dari segi goverment atau pemerintahan. Dalam contoh kasus kali ini yaitu yang terkait dengan salah satu aparat dalam dunia perpajakan jelas membuat resah pemerintah, kalau-kalau kasus ini berdampak negative bagi devisa yang didapatkan oleh Negara. Tetapi melihat dari kacamata yang berbeda, kasus ini justru bisa dijadikan sebuah peluang bagi pemerintah untuk mengetahui secara lebih terperinci menyangkut kekalahan yang kerap terjadi pada pihak Negara di pengadilan pajak. Kasus ini juga dapat menjadi tolak ukur dan perhatian bagi warga pemerintahan agar dapat lebih memperhatikan masalah-masalah yang telah terjadi maupun yang dimungkinkan akan terjadi, dikhawatirkan dapat berpengaruh pula pada penerimaan Negara.

Dari sisi internal relation, pemerintah telah melakukan usaha untuk mengadakan musyawaroh terkait kasus tersebut dengan Menteri Keuangan. Hal ini sudah merupakan langkah yang baik, mengingat manfaat yang besar akan didapatkan tatkala perbincangan antara pemerintah, dalam hal ini Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan. Dengan pertemuan tersebut, pemerintah bisa sama-sama mendapatkan solusi untuk meminimalisir atau bahkan meniadakan kemungkinan macetnya devisa Negara yang disebabkan oleh seringnya kekalahan Negara dalam persindangan pajak. Dengan melakukan pertemuan ini, pemerintah dapat membahas cara-cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk mengamankan penerimaan pajak oleh Negara.

Dalam hal ini, ruang lingkup PR dari sisi internal maupun eksternal dapat diwujudkan. Saat kasus ini sudah menemukan titik terang, dan pemerintah mendapatkan solusi untuk mengamankan pendapatan pajak, juga pemerintah menjadi lebih peduli akan masalah yang terjadi dalam lingkup dunia perpajakan, hal ini dapat mewujudkan pemerintah yang dipercaya oleh lingkup internalnya sendiri. Disamping itu, hal ini juga dapat meningkatkan profesionalisme para pegawai serta gairah para pegawai dalam melakukan tugasnya.

Kemudian dari sisi internal dalam ruang lingkup PR. Kasus ini dapat pula menyadarkan para aparat pemerintahan akan adanya etika profesionalisme, sehingga diharapkan kedepannya para pegawai pemerintahan dapat meningkatkan mutu kinerjanya. Selain itu, dengan lebih memperhatikan serta menyelesaikan kasus ini dengan tuntas, maka tanggung jawab kepada masyarakatpun dapat diwujudkan. Karena pajak menyangkut seluruh lapisan masyarakat, jadi tatkala siklus perpajakan dapat berjalan dengan lancar masyarakatpun akan turut menikmati hasilnya, begitu pula sebaliknya.

 

REFERENSI :

www.KOMPAS.com

2 responses to “Public Relation Analysis (example)

  1. Kekuatan FreeMason Yahudi bermain di balik aksi Anggodo, Budionoh, Gayus, Robert, Susiloh, dll.?
    Semua orang sepertinya berusaha untuk saling menutupi agar kedok anggota mafia FreeMason utamanya tidak sampai terbongkar.
    Jika memang benar demikian, maka tidak akan ada yang bisa menangkap dan mengadili Gembong tersebut -di dunia ini- selain Mahkamah Khilafah!
    Mari Bersatu, murnikan Tauhid & tegakkan Khilafah!
    Mari hancurkan Sistem Jahiliyah dan terapkan Sistem Islam, mulai dari keluarga kita sendiri!

    • betul mas eh mba eh [ni mas atau mba ya??]..ya pokonya saya setuju.
      pada dasarnya kasus2 yg terjadi di indonesia punya ikatan darah [lho?]maksudnya punya hubungan antara satu dengan yang lainnya…
      satu isu kasus dilempar sebagai pengalihan perhatian dari kasus sebelumnya..apalagi ngelihat dari masyarakat indonesia yang notabene
      -shortterm memory- ya mana bisa masalah2nya diselesein secara tuntas..udah pada lupa juga…hahaha
      kepentingan golongan terlihat kaum penguasa dan pengusaha main disitu bang…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s